HONGARIA
1. Sejarah
Para Republik Hongaria (dalam bahasa Hungaria, Magyar K ZT rsas g) adalah Eropa tengah negara yang merupakan bagian dari Uni Eropa yang mata uangnya adalah Forint (UE). Ini perbatasan Austria, Slowakia, Ukraina, Rumania, Serbia, Kroasia dan Slovenia. Hal ini secara lokal disebut Tanah Magyar atau Magyarorsz g. Seiring dengan Polandia, Slovakia dan Republik Ceko, seorang anggota dari kelompok negara-negara Visegrad.
Bangsa Magyar (Hongaria disebut di kebanyakan negara Barat) adalah orang-orang diatur dalam sebuah kerajaan, fitur pengembara dari dataran Asia Barat, sampai emigrasi ke Eropa Tengah pada akhir abad kesembilan, ketika mereka menetap di Hongaria sekarang. Ini perjalanan panjang dan hubungan dengan Hun tentang yang dijelaskan dalam berbagai cara dan dalam berbagai legenda, seperti saudara 'Hunor dan Magor. Hongaria dimulai dari era sebelum Magyar sampai era Hongaria Modern. Dimulai dengan kedatangan bangsa Magyar yang merupakan bangsa nomaden. Setelah itu, Hongaria memasuki era Hongaria Pertengahan (896 - 1526), lalu memasuki zaman modern awal, revolusi 1848, dibentuknya Austria-Hongaria, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, era komunis, revolusi Hongaria dan Hongaria modern saat ini.
Hongaria mengalami masa-masa sulit pada 1241 M, ketika Mongol menyerbu Eropa Timur dari Asia Tengah. Mongool menyerang dengan senjata baru: bubuk mesiu dari Cina. Kehebatan pasukan Mongol berhasil membuat Polanda, Rusia, dan Hongaria taklluk dan dikuasai oleh Kekaisaran Mongol. Ribuan orang mati dalam peperangan melawan Mongol. Selama lima puluh berikutnya, bangsa Hongaria harus bekerja keras memeprtahankan diri menghadapi serbuan-serbuan Mongol. Untuk memperoleh lebih banyak tenaga, sekaligus uang, para raja Hongaria menyeru orang Yahudi di seluruh Eropa untuk berpindah ke Hongaria.
2. Inflasi
Inflasi terbesar pertama terjadi di Hongaria pada Agustus 1945 sampai Juli 1946. Tingkat inflasi harian di negara ini mencapai 207 % sehingga membuat harga berubah dua kali lipat setiap 15 jam. Ekonomi Honggaria hancur oleh Perang Dunia II. Karena status sebagai warzone, diperkirakan 40 % dari modal saham Hungaria hancur dalam konflik. Sebelum ini, negara ini telah berutang besar untuk memproduksi ahan bakar untuk mendukung upaya perang Jerman, tapi Jerman tidak pernah mau utangnya dibayar dengan barang.
Ketika Hongaria menandatangani perjanjian perdamaian dengan Sekutu pada 1945, ia diperintahkan untuk membayar perbaikan besar Soviet, yang menyumbang 25%-50 % dari anggaran Hungaria selama episode hiperinflasi negara ini. Sementara itu, kebijakan moneter negara pada dasarnya dikooptasi oleh Komisi Pengawasan Sekutu.
3. Cara Mengatasi Inflasi
Cara mengatasi inflasi, diantaranya:
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
· Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat.
· Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
· Peningkatan cash ratio: Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
· Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
· Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak.
3. Kebijakan Non Moneter
Kebijakan non moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:
· Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
· Menekan tingkat upah. tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
· Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
· Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
· Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
· Penurunan nilai uang
· Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.
· Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
· Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
· Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
Sumber:
